BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatan taraf hidup suatu
bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan rill
perkapita (Soeparmoko, 2001:5). Pembangunan bukanlah semata fenomena ekonomi, pembangunan
hars dipahami sebagai salah satu proses yang berdimensi jarak yaitu melibatkan
perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, seluruh rakyat dan kelembagaan
nasional serta percepatan pembangunan ekonomi, pengangguran ketidakmerataan,
kemiskinan absolut (Todaro, 1992:29). Perekonomian seperti ini dipercayakan
mampu memberikan kemakmuran bagi rakyatya dari generasi ke generasi. Kegiatan
perekonomian sendiri fluktuatif dari tahun ke tahun. Selain itu juga dalam
perekonomian mempunyai siklus ekonomi apalagi diera modernisasi ini produk
barang dan jasa meningkat oleh karena itu berpengaruh meningkatnya tenaga
kerja. Perekonomian di Indonesia sedang mengalami peningkatan dikarenakan nilai
pendapatan nasional yang bertambah serta pendapatan bruto negara kita
yang mengalami peningkatan di setiap tahunnya.
Tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan di dukung
adanya sektor ekonomi unggulan di setiap daerah yang dapat dijadikan potensi
bagi perkembangan daerah tersebut. Menurut Taufik dan Saleh (2000:2) hal ini
sangat penting karena sektor tersebut dapat memberikan dua sumbangan sebagai
berikut: 1. Secara langsung menimbulkan kenaikan pada pendapatan faktor-faktor
produksi daerah dan pendapatan daerah. 2. Menciptakan permintaan atas produksi
industri lokal. Fatmasari (2007) menyatakan pembangunan daerah di Indonesia
merupakan sub sistem dari pembangunan nasional. Salah satu tolak ukur adanya
pembangunan ekonomi daerah yaitu adanya pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam usaha
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah perlu diketahui terlebih dahulu sumber
daya atau potensi satu daerah yang dapat diharapkan berkembnag secara optimal.
Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh keunggulan
komparatif satu daerah, spesifikasi wilayah serta potensi ekonomi yang dimiliki
oleh daerah tersebut. Oleh karena itu pemanfaatan dan pengembangan seluruh
potensi ekonomi lokal yang menjadi prioritas utama yang harus digali dan
dikembangkan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan
(Arsyad,1999). Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang menerapkan konsep PEL
untuk mengembangkan wilayahnya. Pengembangan ekonomi lokal sendiri untuk
mengatasi tingginya angka penganguran di Kabupaten Gresik menandakan bahwa
sembilan sektor mata pencaharian yang tercermin dalam PDRB belum dimaksimalkan
potensinya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Tingginya angka
pengangguran secara tidak langsung juga menggambarkan bahwa garis kesejahteraan
masyarakat yang rendah, yang berarti tingkat kemiskinan masih terbilang tinggi.
Hal tersebut menandakan bahwa pembangunan di Kabupaten Gresik belum sepnuhnya
dikatakan berhasil.
Pembangun yang di dukung dengan prioritas program pembangunan potensi lokal
yang unggul dapat meningkatakan daya saing daerahnya. Artinya, jika pemerinta
menginginkan daerahnya memiliki daya saing maka program-program pembangunannya
harus berangkat dari pengembangan potensi ekonomi unggulan yang dimiliki daerah
tersebut. Melalui pengembangan potensi ekonomi unggulan yang dimiliki daerah
tersebut diharapakan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Abdullah dkk
(2002,h.15) menjelaskan bahwa “daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian
daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan
berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.”
Indikator-indikator utama dan prinsip prinsip penentu daya saing daerah salah
satuya adalah perekonomian daerah. Prinsip-prinsip kinerja perekonomian daerah
mempengaruhi daya saing daerah yakni :
a. Nilai tambah mereflesikan produktivitas perekonomian setidaknya jangka
pendek.
b. Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam
jangka panjang
c. Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi dimasa lalu.
d. Kompetisi yang di dorong mekanisme pasar akan meningkatan kinerja
ekonomi suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada suatu perekoomian daerah,
maka akan semakin kompetitif perusahaan perusahaan yang akan bersaing secara
internasional maupun domestik (Abdullah dkk, 2002,h.17)
1.2 Rumusan
Masalah
1. Analisis
Pertumbuhan dan perubahan struktur Daerah di Gresik ?
2. Analisis
PDRB dan pendapatan (termasuk ketimpangan antar kecamatan ) di Gresik ?
3. Analisis
Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Gresik ?
4. Analisis
penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah (APBD) di Gresik ?
5. Analisis pembangunan
ekonomi daerah di Gresik ?
6. Analisis
perkembangan Sektor pertanian serta ekonomi kelautan dan pengembangan wisata di
Gresik ?
7. Permasalahan
Utama Kondisi Ekonomi Gresik dan Solusinya ?
1.2 Tujuan
1. Untuk
mengetahui Pertumbuhan dan perubahan struktur Daerah di Gresik ?
2. Untuk
mengetahui PDRB dan pendapatan (termasuk ketimpangan antar kecamatan ) di
Gresik ?
3. Untuk
mengetahui Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Gresik ?
4. Untuk
mengetahui penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah (APBD) di Gresik ?
5. Untuk
mengetahui pembangunan ekonomi daerah di Gresik ?
6. Untuk
mengetahui perkembangan Sektor pertanian serta ekonomi kelautan dan
pengembangan wisata di Gresik ?
7. Untuk
mengetahui Permasalahan Utama Kondisi Ekonomi Gresik dan Solusinya ?
1.4 Manfaat
Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi
referensi atau masukan tentang perekonomian Kabupaten Gresik dan menambah
kajian dalam menganalisa perekonomian di Kabupaten Gresik
Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi
masukan bagi pihak yang khususnya pihak yang akan menganalis perekonomian dan
pembanguanan Kabupaten Gresik. Dan bagi pihak lain penelitian ini juga
diharapkan dapat membantu pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan
penelitian serupa.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pertumbuhan dan perubahan struktur
daerah di Gresik
·
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik
Ekonomi Kabupaten Gresik mengalami pertumbuhan sebesar
6,15% pada tahun 2015. Kondisi ini melambat 0,88 poin dibandingkan pada periode
yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 7,03%. Ditinjau
berdasarkan posisi relatif Gresik terhadap Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi
Gresik di atas ekonomi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan 5,44% pada tahun
2015 atau melambat 0,42 poin dibandingkan periode yang sama pada tahun
sebelumnya sebesar 5,86%. Kondisi ini selaras bila ditinjau dari posisi
relatif Gresik terhadap nasional pada tahun 2015 yang tumbuh 4,79 persen atau
melambat bila dibanding tahun 2014 yang mencapai 5,02 persen Posisi relatif
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada grafik berikut:
·
Perubahan
struktur ekonomi
Struktur ekonomi
Kabupaten Gresik berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga
berlaku di dominasi oleh industri pengolahan dengan 48,20%. Sedangkan sektor
dengan presentase terendah adalah pengadaan air, pengelolahan sampah, Limbah
dan Daur Ulang dengan 0,06%. Adapaun secara rinci distribusi presentase PDRB
Kabupaten Gresik dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:
2.2 Analisis
PDRB dan pendapatan perkapita (termasuk ketimpangan antar kecamatan)
2.2.1 Pengertian
Produk Domestik Regional Bruto
Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam
data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar
sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang
telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi
hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan
untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini,
serta sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah
serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan
masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran
kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan
perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar
pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik
mungkin.
Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan
masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara
berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau
regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional
dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang
telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun
swasta.
Apa yang Dimaksud dengan PDRB?
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai
tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah
domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu
periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki
residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga)
pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang
disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).
PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB
nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan
bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga
konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk
mengukur pertumbuhan ekonomi.
Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan
yang dapat digunakan, yaitu:
1. Menurut
Pendekatan Produksi
PDRB adalah jumlah nilai tambah atas dasar harga dasar
atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah
suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) ditambah pajak
atas produk neto (pajak kurang subisidi atas produk). Unit-unit produksi
tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha
yaitu: (A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (B) Pertambangan dan
Penggalian, (C) Industri Pengolahan, (D) Pengadaan Listrik dan Gas, (E) Pengadaan
Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (F) Konstruksi, (G) Perdagangan
Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (H) Transportasi dan
Pergudangan, (I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (J) Informasi dan
Komunikasi, (K) Jasa Keuangan dan Asuransi, (L) Real Estat, (M,N) Jasa
Perusahaan, (O) Administrasi Pemerintahan; Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib,
(P) Jasa Pendidikan, (Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan (R,S,T,U) Jasa
lainnya. Setiap kategori tersebut dirinci lagi menjadi subkategori.
2. Menurut
Pendekatan Pendapatan
PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh
faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah
dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB merupakan penjumlahan
kompensasi pekerja, surplus usaha bruto, pendapatan campuran bruto, dan pajak
kurang subsidi atas produksi dan impor.
3. Menurut
Pendekatan Pengeluaran
PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang
terdiri dari: (1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, (2) Pengeluaran Konsumsi
Lembaga Non Profit Rumah Tangga/LNPRT, (3) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, (4)
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, (5) Perubahan Inventori, dan (6) Ekspor
Neto (ekspor dikurangi impor).
Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan
menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah
barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah
pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini
disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar.
PDRB maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua)
versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.
Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan
harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan
kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi ini digunakan harga
tahun 2010 sebagai dasar penilaian.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber : BPS Kabupaten Gresik
2.2.2 Kegunaan
Produk Domestik Regional Bruto
Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator
makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun.
Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:
1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan
sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar
menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk
menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori
dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan
usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi
dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar
menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku
menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna
untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu negara.
2.2.3 Perkembangan
PDRB Menurut Lapangan
·
Struktur Ekonomi
Dengan penggunaan implementasi SNA 2008 untuk
perubahan tahun dasar 2010=100, struktur lapangan usaha sebagian masyarakat
Gresik masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan. Tidak seperti
tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2015 ada pergeseran untuk urutan kedua dan
ketiga yang menjadi tiga lapangan usaha penopang utama perekonomian di
Kabupaten Gresik. Peranan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan
sepeda motor menggeser kedudukan pertambangan dan penggalian yang menduduki
peringkat kedua. Sedangkan posisi ketiga ditempati kategori konstruksi. Hal ini
dapat dilihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total
PDRB. Sumbangan terbesar pada tahun 2015 dihasilkan oleh lapangan usaha
kategori industri pengolahan sebesar 49,10 persen; kemudian lapangan usaha
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebesar 12,16 persen;
kategori konstruksi 9,01 persen; kategori pertambangan dan penggalian sebesar
8,52 persen; dan lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan
sebesar 8,29 persen. Sementara peranan lapangan usaha kategori yang lain
kontribusinya di bawah 4 persen.
Peranan kategori industri pengolahan mengalami
perkembangan yang cukup signifikan, Kemudahan akses jalan baik darat maupun
laut. Selain itu, tenaga kerja terampil cukup mudah diperoleh di Kabupaten
Gresik karena memang kawasan industri strategis sejak puluhan tahun. Iklim dan
kebijakan investasi membuat para investor semakin nyaman dalam berbisnis.
Sehingga Kabupaten Gresik menjadi daerah penyangga perekonomian Kota Surabaya
sebagai pusat kegiatan ekonomi di Jawa Timur.
2.3 Analisis distribusi pendapatan dan kemiskinan
2.3.1 Kemiskinan
|
Indikator Kemiskinan Kabupaten Gresik
|
|||||
|
Indikator
|
Tahun
|
||||
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
|
Jumlah Penduduk Miskin ( 000 )
|
225,77
|
193,90
|
181,66
|
173,80
|
170,90
|
|
P0 (% Penduduk Miskin)
|
19,14
|
16,42
|
15,33
|
14,30
|
13,89
|
|
P1 (Kedalaman Kemiskinan)
|
3,13
|
1,99
|
2,65
|
2,47
|
2,45
|
|
P2 (Keparahan Kemiskinan)
|
0,79
|
0,41
|
0,61
|
0,58
|
0,72
|
|
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
|
235
399
|
258
503
|
285
519
|
306
177
|
331
296
|
Sumber : BPS kabupaten Gresik
Masih tingginya angka pengangguran dan angka kemiskinan
di Kabupaten Gresik menunjukkan kalau program pengentasan kemsikinan dan
pengurangan angka pengangguran lamban. Hal ini disebabkan Pemkab Gresik kurang
memiliki keberanian lakukan gebrakan untuk menjalankan program. Terlebih
Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Dinsos (Dinas Sosial),
Bapemas (Badan Pemberdayaan Masyarakat) dan Bappeda (badan perencanaan
pembangunan daerah). Angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Gresik
terhitung hingga akhir tahun 2015, masih tinggi. "Untuk angka kemiskinan
masih tembus 13,48 persen. Sedangkan angka pengangguran masih tembus 4 persen
lebih
Merujuk draft RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) Pemkab Gresik tahun 2016-2021, pada sektor programpengentasan
kemiskinan, Kabupaten Gresik telah meraih progress yang positif dengan
penurunan tingkat kemiskinan secara bertahap.Penurunan secara stabil tersebut
masih menunjukkan capaian basis point yang rendah atau dapat istilahkan
mengalami perlambatan penurunan. Penyebab kondisi ini diestimasikan karena
kondisi kemiskinan Kabupaten Gresik yang memasuki level kronis.
Dilihat dari data kemiskinan yaitu persentase penduduk
miskin yang berada di bawah garis kemisikinan, jumlah penduduk miskin sebanyak
181.700 jiwa pada tahun 2011 menurun 14.750 jiwa hingga menjadi 166,950.00 jiwa
pada tahun 2014. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan yaitu ukuran rata-rata
kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis
kemiskinan.Bila indeks kedalaman kemiskinan semakin menurun artinya rata-rata
pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan
ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menyempit. Sedangkan Indeks
Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di
antara penduduk miskin.
Merujuk Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 rencana peruntukan penggunaan
lahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:
a. Kawasan peruntukan hutan
produksi 1.017 hektar.
b. Kawasan peruntukan
pertanian 42.831,843 hektar.
c. Kawasan peruntukan
perikanan 21.678,358 hektar.
d. Kawasan peruntukan
pertambangan 817.249 hektar.
e. Kawasan peruntukan
industri 12.448,026 hektar.
f. Kawasan peruntukan
pariwisata 82.851 hektar.
g. Kawasan peruntukan
permukiman 26.097,091 hektar.
h. Kawasan andalan 8.555
hektar.
i. Kawasan peruntukan
lainnya 6.644,010 hektar.
Untuk sektor industri, pada tahun 2015 tercatat 6.653
tahun 2015 skala kecil dan besar. Dalam Bidang Perdagangan, penerbitan
SIUP(surat izin usaha perdagangan) meningkat 19,6 persenpada tahun 2015 atau
sebanyak 264 SIUP. Penerbitan SIUP pada tahun 2015 sebanyak 1.612 SIUP
sedangkan tahun 2014 sebanyak 1.348 SIUP.
Hal ini selaras dengan penyerapan tenaga kerja pada
tahun 2015 yang tercatat sebanyak 175.131 orang atau mengalami peningkatan
sebesar 26 persendengan pertambahan penyerapan sebanyak 36.128 jiwa dari
penyerapan tenaga kerja pada tahun 2014 yang mencapai 138.955 jiwa.
Sedangkan nilai investasi perdagangan pada tahun 2015
mencapai Rp19,766,408,000.00 atau mengalami pertumbuhan 185 persen sebanyak Rp
12,829,886,000.00 dari nilai investai pada tahun 2014 yang mencapai Rp
6,936,522,000.00. (hud)
P0 tingkat
kemiskinan yaitu presentase penduduk miskin yang berada di bawah garis
kemiskinan, jumlah penduduk miskin sebanyak 181.700 jiwa pada tahun 2011
menurun 14.750 jiwa hingga menjadi 166,950.00 jiwa pada tahun 2014.
Adapun P1 Indeks Kedalaman Kemiskinan yaitu ukuran
rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis
kemiskinan. Bila indeks kedalaman kemiskinan semakin menurun artinya rata-rata
pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan
ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menyempit. Sedangkan P2 Indeks
Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran
diantara penduduk miskin. Bila, indeks semakin menurun maka ketimpangan
pengeluaran diantara penduduk miskin semakin berkurang.
Tingkat pengangguran Kabupaten Gresik pada tahun 2015 menunjukkan
capaian yang positif pada level 4,41% atau menurun 0,65 poin dibandingkan tahun
2014 yang mencapai 5,06%. Secara trendline Perkembangan tingkat pengangguran
terbuka di Kabupaten Gresik selama tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi yang
cukup signifikan. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gresik menekan angka pengangguran
pada tahun 2013 hingga mencapai 4,51% dari 6,72% pada tahun 2012 ternyata tidak
diiringi pada tahun berikutnya. Pengangguran meningkat tipis 0,15% atau
mencapai 5,06% pada tahun 2014. Gejolak tingkat pengangguran ini di sebabkan
oleh berbagai hal persaingan pencari kerja yang kompetitif antara masyarakat
lokal dan masyarakat di luar Gresik, kultur budaya pencari kerja, persyaratan
kompetensi yang dibutuhkan, hingga bentuk investasi.
2.3.2 Distribusi
Pendapatan
Distribusi pendapatan
adalah konsep yang lebih luas dibandingkan kemiskinan karena cakupannya tidak
hanya menganalisa populasi yang berada dibawah garis kemiskinan. Kebanyakan
dari ukuran dan indikator yang mengukur ti ngkat distribusi pendapatan tidak
tergantung pada rata-rata distribusi, dan karenanya membuat ukuran distribusi
pendapatan dipertimbangkan lemah dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan..
Pada umumnya ada 3
macam indikator distribusi pendapatan yang sering digunakan dalam penelitian.
1. indikator
distribusi pendapatan perorangan.
2. Kedua,
kurva Lorenz.
3. koefisien
gini.
DPRD Kabupaten Gresik mengkhawatirkan kritisnya PD
(pendapatan daerah) Pemkab Gresik untuk menyuplai keuangan RAPBD
(Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2016, karena ada
beberapa sektor pendapatan yang tidak lagi bisa dipungut daerah.
Untuk itu, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di
lingkup Pemkab Gresik, terlebih SKPD penghasil harus bisa mencari terobosan
sektor pendapatan baru untuk menutupi hilangnya beberapa sektor pendapatan.
Pada RAPBD tahun 2016, PAD (pendapatan asli daerah)
Pemkab Gresik hanya bisa naik kisaran 3,2 persen. Padahal, tahun sebelumnya
kenaikannya rata-rata minimal 10-11 persen. Kondisi ini dipicu oleh beberapa
faktor. Di antaranya, pascakeluarnya UU (Undang-Undang) Nomor 15 tahun 2014,
tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan.
Di mana, pasca keluarnya UU tersebut, pendapatan
sektor kepelabuhanan Pemkab Gresik hilang kisaran Rp 25 miliar lebih. Kemudian,
dari sektor BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) PT Gresik Migas Tower. Perusahaan
yang bergerak dalam bidang migas (minyak dan gas) milik Pemkab Gresik ini tahun
2016, hanya bisa memberikan suntikan kisaran Rp 5 miliar. Padahal, pada tahun
2015 bisa memberikan suntikan ke daerah sebesar Rp 15 miliar.
Merosotnya suntikan PAD dari BUMD PT Gresik Migas
tersebut disebabkan, suplai atau jatah gas yang diberikan BP Migas ke BUMD PT
Gresik Migas Tower, turun. Turunnya PAD pada tahun 2016 dibandingkan tahun
sebelumnya, karena ada sektor-sektor PAD yang terkesan dipaksakan. Sebagai
contoh, sektor PAD di BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal). Di SKPD yang
dipimpin oleh Agus Mualif tersebut ada pendapatan abu-abu.
Dikatakan abu-abu, karena pendapatan itu terkesan
dibuat-buat untuk pencapaiannya. Terbukti, pada tahun 2015, pendapatan dari
BBPM ditarget sebesar Rp 175 miliar. Namun, yang tercapai cuma Rp 75 miliar.
2.4 Analisis
penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah (APBD)
2.4.1
Pendapatan Daerah
Otonomi
daerah menimbulkan konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah untuk
menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dalam
rangka mencapai kemakmuran. kesejahteraan. dan memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mampu memberikan kepuasan. Untuk dapat mencapai maksud
tersebut.dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diperlukan kemampuan
pendanaan dari pemerintah daerah berkaitan dengan upaya melakukan optimalisasi
sumbersumber pendapatan daerah. Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan
yang berasal dari daerah itu sendiri maupun alokasi dari Pemerintah Pusat
sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
Sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat selanjutnya
diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
·
Dasar hukum
1. Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
- Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun
2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten
Gresik Tahun Anggaran 2017.
Diketahui bahwa
pendapatan daerah meningkat sebesar 183% dengan rata rata pertumbuhan 16.50%.
Pertumbuhan pendapatan daerah tidak menjadi suatu ukuran keberhasilan dalam
mencapai kemandirian daerah karena di dalam pendapatan Daerah terdiri dari 3
komponen utama yaitu Pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan
lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan komponen ini, diketahui bahwa
Dana Perimbangan tidak menjadi komponen yang dapat diintervensi secara lansung
oleh Pemerintah Daerah karena menjadi kebijakan dan wewenang Pemerintah Pusat.
Dengan demikian, komponen utama yang menjadi ukuran keberhasilan dalam
mencapaian kemandirian daerah adalah pencapaian PAD. Pada komponen ini,
Kabupaten Gresik telah berhasil meningkatkan kemandirian daerah sebesar 477%
berdasarakan perbandingan PAD pada tahun 2015 dengan PAD pada tahun 2011.
Capaian selama 5 tahun menunjukkan rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 37,93%
kisaran komposisi
belanja lansung mencapai 43-46% dan belanja tidak langsung mencapai
54-57% dengan realisasi belanja Daerah selama tahun 2011-2015 telah mencapai
90-95% setiap tahun. Meskipun penyerapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten
Gresik tahun 2011-2015 cukup baik dengan indikator penyerapan rata-rata per
tahun 90% namun dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan
antara lain terhambatnya pelaksanaan kegiatan terutama dalam pelaksanaan dana
alokasi khusus yang disebabkan keterlambatan petunjuk pelaksanaan. Pelaksanaan
Program dan Kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang telah
direncanakan. Hal ini menyebabkan anggran dilakukan pada triwulan ke iv atau
menjelang berakhirnya Tahun Anggaran.
Solusi atas permasalahan tersebut adalah meningkatkan
koordinasi dan komunikasi yang internal dengan Pemerintah Pusat melalui
Kementrian terkait agar pelaksanaan kegiatan dana Alokasi Khusus tepat waktu
selanjutnya menguatkan peran monitoring dan evaluasi dalam penyerapan anggaran
setiap trisemester
2.5 Analisis
pembangunan ekonomi daerah menggunakan metode LQ
Analisis Location Quotient (LQ) Teknik analisa LQ
merupakan salah satu cara permulaan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah
dalam sektor kegiatan tertentu.
Rumusnya :
Dimana:
LQ =
Location Quotient
pi= Produksi (luas panen ) jenis komoditas i pada tingkat kecamatan
pt= Produksi (luas panen) tanaman pangan semua komoditas j pada tingkat kecamatan
Pi= Produksi (luas panen ) jenis komoditas i pada tingkat kabupaten
pi= Produksi (luas panen ) jenis komoditas i pada tingkat kecamatan
pt= Produksi (luas panen) tanaman pangan semua komoditas j pada tingkat kecamatan
Pi= Produksi (luas panen ) jenis komoditas i pada tingkat kabupaten
Pt= Produksi
(luas panen) tanaman pangan komoditasi j pada tingkat kabupaten
Indikator/ Pengambilan keputusan
LQ > 1 menunjukkan terdapat
konsentrasi relative disuatu wilayah dibandingkan dengan keseluruhan wilayah.
Hal ini berarti komoditas i disuatu wilayah merupakan sektor basis yang berarti
komoditas i di wilayah itu memiliki keunggulamkomparatif.
LQ = 1 merupakan sektor non basis, artinya komoditas i disuatu wilayah tidak memiliki keunggulan komparatif. produksi komoditas yang dihasilkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri dalam wilayah itu.
LQ = 1 merupakan sektor non basis, artinya komoditas i disuatu wilayah tidak memiliki keunggulan komparatif. produksi komoditas yang dihasilkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri dalam wilayah itu.
LQ < 1. merupakan sektor non
basis, artinya komoditas i disuatu wilayah tidak memiliki keunggulan
komparatif, produksi komoditas i di wilayah itu tidak dapat memenuhi kebutuhan
sendiri dan harus mendapat pasokan dari luar wilayah. Komoditas yang menghasilkan nilai LQ
> 1 merupakan strandar normative untuk ditetapkan sebagai komoditas
unggulan. Dan jika banyak komoditas yang menghasilkan nilai LQ > 1 maka
derajat keunggulan komparatif ditentukan berdasarkan nilai LQ yang lebih tinggi
di suatu wilayah, karena makin tinggi nilai LQ maka menunjukkan semakin tinggi
pula potensi keunggulan komoditas tersebut..
|
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 JAWA TIMUR
|
|||||
|
2009 – 2013
|
|||||
|
( 000 000 Rp )
|
|||||
|
Sektor/Sub Sektor
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012*)
|
2013**)
|
|
1. Pertanian
|
50208896,71
|
51329548,83
|
52628433,15
|
54463942,77
|
55330095,90
|
|
1.1 Tanaman Bahan
Makanan
|
27776011,76
|
28231662,67
|
28774273,14
|
29602961,48
|
29912980,00
|
|
1.2 Tanaman
Perkebunan
|
7171086,42
|
7237133,25
|
7456131,01
|
7632728,73
|
7728647,13
|
|
1.3 Peternakan
|
8365702,81
|
8647808,86
|
9009563,08
|
9341723,33
|
9438365,01
|
|
1.4 Kehutanan
|
639151,59
|
728382,30
|
772918,65
|
975927,50
|
1040646,23
|
|
1.5 Perikanan
|
6256944,13
|
6484561,75
|
6615547,26
|
6910601,73
|
7209457,54
|
|
2.
Pertambangan dan Penggalian
|
7104816,81
|
7757319,82
|
8228632,48
|
8419507,76
|
8697627,56
|
|
2.1 Pertambangan
Migas
|
1329806,66
|
1667050,50
|
1831926,85
|
1798951,44
|
1815707,20
|
|
2.2 Pertambangan Non
Migas
|
608409,32
|
673233,66
|
724182,21
|
754210,34
|
789664,42
|
|
2.3 Penggalian
|
5166600,83
|
5417035,66
|
5672523,42
|
5866345,97
|
6092255,93
|
|
3. Industri
Pengolahan
|
83299893,42
|
86900779,13
|
92171191,46
|
98017056,47
|
103497232,68
|
|
3.1 Subsektor
Industri Makanan, Minuman, Tembakau
|
45170406,97
|
47175579,65
|
50128722,79
|
53809756,53
|
57077658,81
|
|
3.2 Subsektor
Industri Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit
|
2564655,55
|
2685264,58
|
2776688,62
|
2823991,38
|
2969045,76
|
|
3.3 Subsektor
Industri Kayu dan Sejenisnya
|
1845640,20
|
1799319,90
|
1965794,68
|
2015165,51
|
2165378,60
|
|
3.4 Subsektor
Industri Kertas, Percetakan dan Penerbitan
|
14666540,74
|
15420432,38
|
16083768,72
|
16749735,74
|
17214014,02
|
|
3.5 Subsektor
Industri Kimia, Minyak Bumi Karet dan Plastik
|
8110967,24
|
8344844,63
|
9020876,59
|
9918950,24
|
10749270,64
|
|
3.6 Subsektor
Industri Barang Galian non Logam,
|
2721494,91
|
2741959,47
|
3137569,11
|
3208264,78
|
3511771,18
|
|
Kecuali Minyak Bumi
dan Batubara
|
|||||
|
3.7 Subsektor
Industri Logam Dasar
|
3227875,82
|
3441989,12
|
3636459,99
|
3962094,37
|
4121654,92
|
|
3.8 Subsektor
Industri Barang dari Logam, Mesin dan Peralatan
|
2912599,55
|
3025131,23
|
3106283,51
|
3190012,34
|
3205859,54
|
|
3.9 Subsektor
Industri Pengolahan lainnya
|
2079712,41
|
2266258,17
|
2315027,45
|
2339085,58
|
2482579,22
|
|
4. Listrik, Gas, dan
Air Bersih
|
4361515,81
|
4642081,81
|
4932084,36
|
5238431,69
|
5486499,10
|
|
4.1 Listrik
|
3016504,77
|
3239899,26
|
3569246,08
|
3869377,14
|
4083328,65
|
|
4.2 Gas Kota
|
1079881,98
|
1119912,20
|
1048365,99
|
1037149,12
|
1050164,79
|
|
4.3 Air Bersih
|
265129,05
|
282270,36
|
314472,29
|
331905,43
|
353005,66
|
|
5. Kontruksi
|
10307883,76
|
10992599,76
|
11994825,72
|
12840565,41
|
14006020,59
|
|
6. Perdagangan,
Hotel dan Restauran
|
95983867,09
|
106229112,97
|
116645214,35
|
128375498,60
|
139431307,45
|
|
6.1 Perdagangan
|
78452805,70
|
86937627,10
|
95198460,50
|
105151262,62
|
114070202,22
|
|
6.2 Hotel
|
2712067,25
|
3066903,32
|
3345093,50
|
3589853,75
|
3894389,69
|
|
6.3 Restauran
|
14818994,15
|
16224582,56
|
18101660,35
|
19634382,24
|
21466715,55
|
|
7. Pengangkutan dan
Komunikasi
|
22781527,67
|
25076424,92
|
27945256,13
|
30640913,33
|
33837742,37
|
|
a. Angkutan
|
11911782,55
|
12788434,52
|
13856861,63
|
14959763,82
|
16241283,29
|
|
1. Angkutan Rel
|
145838,88
|
166740,15
|
183182,51
|
175240,83
|
174920,35
|
|
2. Angkutan Jalan
Raya
|
3935179,01
|
4098356,76
|
4281086,08
|
4595499,74
|
4995001,83
|
|
3. Angkutan Laut
|
882984,19
|
890729,74
|
965379,13
|
1033556,67
|
1106882,29
|
|
4. Angkutan
Penyeberangan
|
87 233,68
|
54 926,11
|
57 265,57
|
55 844,61
|
56 510,58
|
|
5. Angkutan Udara
|
2394426,54
|
2707994,91
|
3102366,08
|
3459203,39
|
3864596,40
|
|
6. Jasa Penunjang
Angkutan
|
4466120,24
|
4869686,86
|
5267582,26
|
5640418,57
|
6043371,84
|
|
b. Komunikasi
|
10869745,12
|
12287990,40
|
14088394,50
|
15681149,51
|
17596459,08
|
|
8. Keuangan,
Persewaan dan Jasa Perusahaan
|
17395393,53
|
18659490,17
|
20186109,19
|
21782339,97
|
23455842,04
|
|
8.1 Bank
|
4348490,22
|
4699990,97
|
5153252,96
|
5689640,29
|
6256518,70
|
|
8.2 Lembaga Keuangan
Bukan Bank
|
2124998,52
|
2405942,47
|
2751977,74
|
3028945,58
|
3329229,72
|
|
8.3 Sewa Bangunan
|
6500638,75
|
6930927,88
|
7523531,42
|
8173806,71
|
8757102,35
|
|
8.4 Jasa Perusahaan
|
4421266,05
|
4622628,84
|
4757347,08
|
4889947,40
|
5112991,26
|
|
9. Jasa-jasa
|
29417374,11
|
30693407,48
|
32251530,62
|
33884591,41
|
35686078,02
|
|
a. Pemerintahan Umum
|
9492398,21
|
9680399,48
|
10041907,15
|
10474699,67
|
10859486,14
|
|
b. Swasta
|
19924975,90
|
21013008,00
|
22209623,47
|
23409891,73
|
24826591,88
|
|
1. Jasa Sosial
Kemasyarakatan
|
2503599,79
|
2668442,05
|
2781581,99
|
2956494,81
|
3155498,16
|
|
2. Jasa Hiburan dan
Kebudayaan
|
969303,96
|
1093919,02
|
1284814,80
|
1379648,59
|
1485199,91
|
|
3. Jasa Perorangan
dan Rumah Tangga
|
16452072,15
|
17250646,92
|
18143226,68
|
19073748,33
|
20185893,81
|
|
Jawa Timur
|
320861168,91
|
342280764,89
|
366983277,46
|
393662847,40
|
419428445,69
|
|
Sumber :
BPS Provinsi Jawa Timur
|
|||||
|
Catatan : *) Angka
Diperbaiki
|
|||||
|
**) Angka Sementara
|
|||||
Hasil Model Analisis LQ Kabupaten Gresik dengan time
series sebagai berikut :
|
NO
|
Lapangan Usaha
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
Rata-rata
|
|
1
|
Pertanian,kehutanan dan perikanan
|
0,56
|
0,56
|
0,56
|
0,56
|
0,56
|
|
2
|
Pertambangan dan
Penggalian
|
1,91
|
2,01
|
2,21
|
2,23
|
2,09
|
|
3
|
Industri Pengolahan
|
1.99
|
1.99
|
1,98
|
1.99
|
1,98
|
|
4
|
Pengadaan Listrik dan Gas
|
1,47
|
1,51
|
1,51
|
1,63
|
1,53
|
|
5
|
Bangunan
|
0,38
|
0,38
|
0.39
|
0,39
|
0,38
|
|
6
|
Perdagangan Hotel dan Restoran
|
0,68
|
0,69
|
0,70
|
0,70
|
0,69
|
|
7
|
Pengangkutan dan Komunikasi
|
0,46
|
0,44
|
0,43
|
0,41
|
0,43
|
|
8
|
Keuangan perusahaan dan js. Prsh
|
0,66
|
0,65
|
0,65
|
0,64
|
0,65
|
|
9
|
Jasa-jasa
|
0,54
|
0,57
|
0,56
|
0,56
|
0,55
|
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa yang
menunjukkan sektor unggulan sebagai sektor basis di Kabupaten Gresik adalah
yang nilai LQ > 1 adalah Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan,
Pengadaan Listrik dan Gas.
Dan yang merupakan
sektor non basis LQ< 1, artinya komoditas i disuatu wilayah tidak memiliki
keunggulan komparatif, produksi komoditas i di wilayah itu tidak dapat memenuhi
kebutuhan sendiri dan harus mendapat pasokan dari luar wilayah, di Kabupaten
Gresik adalah Pertanian, Perikanan, kehutanan, Jasa-jasa, Keuangan perusahaan
dan js.prsh, Pengangkutan dan Komunikasi, Perdagangan Hotel dan Restoran dan
Bagunan.
2.6 Analisis perkembangan sektor pertanian serta ekonomi kelautan dan
pengembangan wisata
2.6.1 Pertanian,
Kehutanan, Dan Perikanan
Lapangan usaha ini mencakup Sublapangan Usaha
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri dari : tanaman pangan, tanaman
hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan,
Sublapangan Usaha kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Sublapangan Usaha
Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam
penyerapan tenaga kerja.
Pada tahun 2014 lapangan usaha Kategori Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap total PDRB atas dasar harga
berlaku sebesar 7,73 persen. Lapangan usaha subkategori Perikanan merupakan
penyumbang terbesar terhadap Lapangan usaha kategori ini yaitu tercatat sebesar
4,30 persen dari seluruh nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan. Hal ini wajar mengingat secara geografis sebagian wilayah Gresik
merupakan daerah pesisir. Serta adanya pelabuhan besar yang mendukung aktivitas
perikanan baik perikanan darat maupun laut. Pertumbuhan subkategori Perikanan
tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 0,22 persen lebih cepat dibanding
tahun 2013 yang tumbuh 4,08 persen.
Pertumbuhan terbesar selanjutnya pada kategori ini
adalah lapangan usaha subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa
Pertanian yaitu sebesar 3,43 persen. Sedangkan lapangan usaha yang terdapat
didalam subkategori tersebut tetap mencetak laju pertumbuhan yang positif yaitu
subkategori Tanaman Pangan tumbuh sebesar 1,80 persen; Peternakan tumbuh 1,17
persen. Subkategori lainnya tumbuh di bawah satu persen.
Sub Kategori perikanan tercatat tumbuh sebesar 8,65
persen, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang mengalami
pertumbuhan sebesar 8,34 persen. Subkategori lainnya juga mengalami
peningkatan, untuk sub kategori kehutanan dan penebangan kayu tumbuh sebesar
2,88 persen dan subkategori pertanian, perternakan perburuan dan pasa pertanian
tumbuh sebesar 2,45 persen.
2.6.2 Industri
Pengolahan
Pada tahun 2015, Kategori Industri Pengolahan,
lapangan usaha yang menyumbang peranan terbesar adalah Subkategori Industri
Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 28,57 persen dan Subkategori
Industri Makanan dan Minuman sebesar 19,39 persen, kemudian diikuti oleh
Subkategori Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari
Bambu, Rotan dan Sejenisnya sebesar 15,40 persen; Subkategori Industri Logam
Dasar sebesar 6,14 persen. Sedangkan subkategori yang lain memiliki kontribusi
di bawah enam persen.
Secara keseluruhan, laju pertumbuhan kategori Industri
Pengolahan pada tahun 2015 adalah sebesar 5,42 persen. Lapangan usaha yang
mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah Subkategori Industri Makanan dan
Minuman sebesar 13,52 persen; Subkategori Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
sebesar 6,48 persen; dan Subkategori Industri Barang Galian bukan logam sebesar
6,23 persen. Sedangkan yang mengalami pertumbuhan paling rendah adalah
Subkategori Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari
Bambu, Rotan dan Sejenisnya yang menurun sebesar 0,67 persen.
2.7 Permasalahan
utama kondisi ekonomi daerah dan solusinya
·
Masalah : Tingkat Kemiskinannya masih tinggi
·
Solusi : Langkah Mengatasi Masalah Kemiskinan :
Pemerintah perlu membuat ketegasan dan kebijakan yang
lebih membumi dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Beberapa
langkah yang bisa dilakukan diantaranyaadalah :
1. Menciptakan lapangan kerja yang
mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena
pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di
indonesia.
2. Menghapuskan korupsi. Sebab
korupsi adalah salah satu penyebab layanan masyarakat tidak berjalan
sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat tidak bisa
menikmati hak mereka sebagai warga negara sebagaimana mestinya.
3. Menggalakkan program zakat. Di
indonesia, islam adalah agama mayoritas. Dan dalam islam ajaran zakat
diperkenalkan sebagai media untuk menumbuhkan pemerataan kesejahteraan di
antara masyarakat dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin. Potensi zakat di
indonesia, ditengarai mencapai angka 1 triliun setiap tahunnya. Dan jika bisa
dikelola dengan baik akan menjadi potensi besar bagi terciptanya kesejahteraan
masyarakat.
4. Menjaga stabilitas harga bahan
kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat
miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan
kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini
seperti : • Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton . • Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer
5. Meningkatkan akses masyarakat
miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan
akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana
dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :
·
Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin
pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madarasah Ibtidaiyah (MI)
dan Sekolah Mengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsnawiyah (Mts);
·
Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah
Menengah Atas/ Sekolah Mengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA).
·
Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan
beasiswa berprestasi
·
Pelayanan kesehatan rujukan bagi
keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit.
6. Menyempurnakan
dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini
bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat
di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan
pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan
dengan fokus ketiga ini antara lain :
·
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) di daerah pedesaan dan perkotaan
·
Program Pengembangan Infrastruktur
Sosial Ekonomi Wilayah
·
Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Khusus
·
Penyempurnaan dan pemantapan program
pembangunan berbasis masyarakat
·
Masalah : Laju Pertumbuhan ekonomi melambat
·
Solusi : Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
Faktor-faktor penting
yang dianggap berpengaruh cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu Negara
diantaranya, tanah dan kekayaan alam, kualitas tenaga kerja dan penduduk,
barang modal dan teknologi, serta sistem dan sikap masyarakat. Pertumbuhan
ekonomi menjelaskan perkembangan ekonomi, kemajuan ekonomi, kesejahteraan
ekonomi, dan perubahan fundamental ekonomi suatu negara dalam jangka panjang.
Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan pendapatan nasional agregatif atau
pertambahan output serta merepresentasikan adanya peningkatan kapitas produksi
barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu.
Faktor-faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah:
1.
Tanah dan kekayaan alam
2.
Mutu tenaga kerja dan penduduk
3.
Barang modal dan tingkat teknologi
4.
Sistem sosial dan sikap masyarakat
Dengan memeperthatikan dan mengkontrol Laju
pertumbuhan, sertamenganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi.
·
Masalah : Meskipun penyerapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Gresik tahun
2011-2015 cukup baik dengan indikator penyerapan rata-rata per tahun 90% namun
dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan antara lain
terhambatnya pelaksanaan kegiatan terutama dalam pelaksanaan dana alokasi
khusus yang disebabkan keterlambatan petunjuk pelaksanaan. Pelaksanaan Program
dan Kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Hal
ini menyebabkan anggran dilakukan pada triwulan ke iv atau menjelang
berakhirnya Tahun Anggaran.
·
Solusi : Solusi atas permasalahan tersebut adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi
yang internal dengan Pemerintah Pusat melalui Kementrian terkait agar
pelaksanaan kegiatan dana Alokasi Khusus tepat waktu selanjutnya menguatkan
peran monitoring dan evaluasi dalam penyerapan anggaran setiap
trisemester
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan :
Perkembangan suatu wilayah merupakan ekspresi dari dinamika yang ada pada
suatu wilayah tersebut. Perkembangan suatu wilayah pada dasarnya dapat
diperhatikan dari dua arah, yaitu perkembangan secara kualitas dan secara
kuantitas. Karena hubungan keduannya dalam skala makro merupakan hubungan yang
komplek, maka perkembangan suatu wilayah tidak dapat dilihat secara terpisah
dari lingkungannya.
Wilayahnya kota Gresik merupakan wilayah kota yang berkembang dengan potensi utamanya
sebagai kota perindustrian dan pergudangan skala kecil, menengah dan besar.
Fungsi internal kota Gresik adalah sebagai kota perindustrian/pergudangan,
perdagangan/jasa, pendidikan, pemerintahan dan pemukiman Sedangkan fungsi
eksternal kota Gresik dalam kaitannya dengan kota-kota lain di sekitarnya
adalah sebagai pusat pelayanan kawasan Gerbang-kertosusila ( Gresik, Bangkalan,
Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan) yang merupakan pemicu perkembangan,
terutama dalam kegiatan industri dan pergudangan semua sumber daya alam
bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan manusia
untuk memenuhi kebutuhan hidup dinamakan kegiatan ekonomi, manusia melakukan
berbagai jenis usaha dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam ada
yang dapat dimanfaatkan atau dkonsumsi secara langsung dan ada pula yang harus
diolah terlebih dahulu. Maka dilakukanlah pengelolaan atau produksi.
Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dapat dilihat dari pola
kegiatan ekonomi penduduk, penggunaan lahan dan pola pemukiman yang dilihat
dari kondisi fisik dari permukaan bumi. Dalam rangka untuk ememnuhi kebutuhan
hidupnya, masyarakat atau penduduk berusaha mencari pekerjaan yang sesuai
dengan kemampuanya masing-masing. Mata pencaharian dapat digolongkan menjadi
dua berdasarkan tempat (desa dan kota) dan berdasarkan jenis pekerjaannya (
pertanian dan non pertanian).
Aktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Gresik sangatlah beragam baik
dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Petani merupakan
pekerjaan utama dikarenakan Jawa merupakan wilayah dengan kondisi geografis
yang berbasis agraris. Didesa aktivitas ekonomi yang dilakukan penduduk
setempat adalah bertani karena banyak yang mengatakan bahwa pertanian itu
identik dengan masyarakat desa. Memang benar adanya bahwa kegiatan ekonomi di
bidang pertanian banyak dilakukan didesa seperti perdagangan dan perindustrian
tapi yang sering dikenali hanyalah kegiatan ekonomi di bidang pertanian.
Kehidupan penduduk dipedesaam dicerminkan oleh aktivitas dalam menggunakan
lahan untuk emenuhi kebutuhan hidupnya dan selain itu kehidupan ekonomi yang
ada di desa jiga bergantung pada potensi alam yang dimiliki desa tersebut.
3.2 Saran :
·
Untuk pemerintah Kabupaten Gresik sebaiknya tidak
memusatkan pembangunan perindustrian di satu tempat saja. Karena dapat terjadi
kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat.
·
Untuk pemerintah Daerah
sebaiknya membanu para pengelola
UKM dalam hal pendanaan (modal) serta
berbagai pelatihan keterampilan dan teknologi agar dapat bertahan dan bersaing dalam pasar (terutama
pasar global) saat ini agar dapat mengurangi pengangguran yang berdampak pada
naiknya tingkat kemiskinan.
·
Untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan
penelitian yang lebih detail mengenai distribusi pendapatan serta penelitian
yang lebih detail tiap kecamatan karena diharapkan nantinya dapat fokus
pada pemecahan permasalahan yang ada di setiap kecamatan yang akan membantu
pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
DAFTAR PUSTAKA
